Peran Serta Masyarakat dalam Politik dan Strategi Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu bangsa yang berada di dalam lingkungan dunia yang luas bersama - sama dengan bangsa bangsa lain, maka dalam perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak dapat dihindari bahwa bangsa Indonesia mempunyai kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan dengan kepentingan bangsa lain.

Dalam keadaan demikian, bangsa Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian melalui perundingan dan diplomasi. Tetapi disebabkan karena tiada satu pun kekuatan di dunia yang dapat menjamin bahwa bangsa lain tidak akan menggunakan perang sebagi cara penyelesaian, maka bangsa Indonesia harus menjalankan upaya pertahanan dan keamanan untuk membela dirinya dari berbagai bentuk ancaman perang yang bisa dilancarkan terhadapnya oleh bangsa lain.

Semua pernyataan tersebut harus dipenuhi atas dasar landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan doktrin-doktrin Nasional yaitu Ketahanan Nasional, Integrasi Nasional, dan wawasan Nusantara. Seperti telah dijelaskan di atas, Dalam proses pembentukan politik dan strategi nasional tentunya diperlukan peran masyarakat agar keadaan dapat berjalan sebagai semestinya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan bangsa tersebut bersama sama.

BAB II

PEMBAHASAN

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang melaksanakan proses pembuatan keputusan demi kebaikan dalam suatu negara. Pengertian lainnya, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara kosntitusional maupun nonkonstutisional. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Strategi   berasal   dari   bahasa   Yunani,  yakni  strategia,  yang   artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya  digunakan   dalam   peperangan. Di  era modern sekarang  ini, penggunaan kata  strategi tidak   lagi   terbatas   pada   konsep   atau   seni   seorang   panglima   dalam peperangan,   tetapi   sudah   digunakan   secara   luas,   termasuk   dalam   ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan. Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.

Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional.
Strategi nasional juga dapat memberikan dampak dalam kehidupan bernegara dan memiliki beberapa tujuan diantaraya adalah sebgai berikut.

• Mencapai kesejahteraan dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia, dan dapat membuat kebijakan strategi yang mampu menyampaikan rasa keadilan dan dapat berkembang dan memajukan negara.
• Dapat mengoperasikan pendidikan yang memiliki dampak dalam kehidupan bangsa untuk memperkuat peran dalam pembangunan.
• Dapat melindungi hak semua warga Indonesia dengan mempertahankan kepemimpinan dalam implementasi kasus geostrategis.
• Dapat menjaga keamanan demi menciptakan perdamaian dalam kehidupan sosial yang berada di dalam dan luar negeri.
• Dapat mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan mekanisme dan dapat menciptakan keadilan.

Hal ini juga dapat didasarkan pada prinsip dalam persaingan yang sehat dengan nilai-nilai keadilan dengan mengembangan lingkungan dan dapat menjalankan hak-hak konsumen dalam bidang nasional.

Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang kritis dan partisipatif. Beberapa ciri ciri yang dapat disebutkan antara lain :
a. Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik
c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan.

Dalam era reformasi saat masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam mengontrol dan pengawasan jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden, guna mewujudkan tujuan luhur negara sebagaimana telah ditetapkan pada pembukaan UUD 1945. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

–        Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

–        Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

–        Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

–        Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

–        Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

BAB III

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Maka dari itu keberadaan adanya peran serta masyarakat dalam politik dan strategi nasional Indonesia diperlukan unutk mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden  guna mewujudkan tujuan luhur negara sebagaimana telah ditetapkan pada pembukaan UUD 1945. 

Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Hasoloan, Jimmy. 2010. Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

Sumarsono, S. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor : Gramedia Pustaka Utama

Winarno, Budi. 2007. Sistem politik Indonesia era reformasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Effendi, NK, 1991, Politik dan Strategi Nasional (Suatu Pengantar Pengkajian Mendukung Implementasi Wawasan Nusantara-Ketahanan Nasional), Lemhannas.

Hikam, Muhammad AS, 2000, Fiqih Kewarganegaraan, Jakarta, PB-PMII

https://www.kompasiana.com/galangkurniaardi/54ffae4da33311f44d510b94/politik-strategi-nasional